Jakarta, Media Sulteng – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengumumkan hasil pertemuan mereka dengan Presiden Prabowo Subianto terkait peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 serta arah kebijakan ke depan. Presiden KSPI yang juga pemimpin Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, setelah berdiskusi sekitar satu setengah jam pada Selasa (28/4), pihaknya memutuskan untuk menggelar perayaan May Day bersama Presiden di kawasan Monumen Nasional (Monas)
“Setelah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai May Day dan masa depan Indonesia, kami memutuskan untuk merayakan May Day di Monas bersama Presiden dan elemen serikat pekerja lainnya,” ujar Said dikutip dari siaran pers, Rabu (29/4).
Keputusan ini menggantikan rencana awal aksi yang sebelumnya akan digelar di Gedung DPR RI. Ia menjelaskan, sebelum 1 Mei, KSPI telah lebih dulu meminta waktu untuk bertemu Presiden dan pertemuan tersebut berlangsung pada 28 April 2026 guna menyampaikan 11 tuntutan buruh.
Menurutnya, May Day tidak seharusnya hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan ruang menyuarakan aspirasi pekerja secara langsung kepada pemerintah. Ia menyebut sebagian dari tuntutan yang disampaikan telah mendapat respons dari Presiden.
“May Day bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh. Dan dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden,” tuturnya.
Perayaan May Day di Monas diperkirakan akan dihadiri sekitar 50 ribu massa dari KSPI, sementara total buruh yang hadir bersama berbagai serikat pekerja lain diprediksi mencapai 100 ribu orang.
Tidak hanya terpusat di Jakarta, peringatan May Day juga akan berlangsung serentak di berbagai daerah. KSPI bersama Partai Buruh akan menggelar kegiatan di lebih dari 350 kota di 38 provinsi, termasuk Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Makassar dan Banda Aceh.
Said Iqbal juga mengimbau seluruh buruh untuk mengikuti kegiatan dengan tertib dan damai. “Kami mengimbau seluruh buruh untuk merayakan May Day dengan penuh semangat, damai, anti kekerasan, dan tidak anarkis. Hormati juga kepentingan masyarakat lainnya,” ujarnya.
Dalam momentum tersebut, KSPI membawa sejumlah agenda utama, di antaranya pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing dan upah murah, perlindungan terhadap ancaman PHK, hingga reformasi pajak yang lebih berpihak kepada pekerja.
Ia juga menyampaikan Prabowo memiliki pandangan bahwa Indonesia kaya sumber daya alam, namun belum dimanfaatkan optimal. Pemerintah mendorong hilirisasi sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan masyarakat luas.
Sejumlah isu disebut masih dalam proses, termasuk pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang kini berjalan melalui panitia kerja di DPR. Sementara itu, terkait ancaman PHK, Presiden disebut berencana membentuk satuan tugas khusus untuk penanganannya.
Dalam isu pekerja ojek online, KSPI mendorong peran negara agar lebih hadir, termasuk melalui keterlibatan dalam kepemilikan aplikasi guna menekan potongan tarif.
“Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10% bisa diwujudkan,” ujar Said.
