Morowali, Media Sulteng – Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, mencatat 41 kasus HIV sepanjang periode Januari hingga Mei 2026.
Berdasarkan data sebaran di sejumlah puskesmas, wilayah kerja Puskesmas Bahodopi menjadi penyumbang kasus tertinggi dengan temuan 26 kasus.
Tingginya angka di Bahodopi diduga kuat berkaitan erat dengan posisinya sebagai pusat aktivitas industri yang memicu lonjakan mobilitas penduduk.
Selain Bahodopi, tren kemunculan kasus baru juga terdeteksi di beberapa wilayah lain. Puskesmas Tanjung Harapan, Puskesmas Lafeu, dan Puskesmas Wosu masing-masing melaporkan 3 kasus.
Sementara itu, Puskesmas Bahomotefe, Puskesmas Bungku, dan Puskesmas Laantula Jaya masing-masing mencatat 2 kasus. Di sisi lain, empat wilayah kerja puskesmas—yakni Ulunambo, Kaleroang, Fonuasingko, dan Bahonsuai—dilaporkan bersih dari temuan kasus selama periode ini.
Merespons perkembangan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menyatakan pihaknya meningkatkan status kewaspadaan dan tengah bergerak cepat memperluas cakupan edukasi, mengintensifkan deteksi dini, serta menjamin akses pengobatan bagi para pasien.
Mengingat tingginya tantangan di area lingkar industri, pemerintah daerah kini mulai memperkuat strategi penanganan berbasis komunitas.
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali, Nirmawati, S.KM., M.PH, menegaskan pentingnya pemetaan situasi secara menyeluruh dan memahami kondisi lapangan secara objektif sebelum menentukan langkah lanjutan.
Nirmawati menyatakan langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan situasi secara objektif dan menyusun respons strategis yang cepat, terukur, serta berbasis wilayah.
Menurut Nirmawati, tingginya kasus HIV di Kecamatan Bahodopi sebagai pusat industri dengan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi, serta mulai ditemukannya kasus di sejumlah wilayah lain di Morowali, menuntut perubahan pendekatan dari penanganan klinis pasif menjadi intervensi aktif berbasis komunitas dan penguatan regulasi.
“Lonjakan kasus HIV di Bahodopi dan penyebarannya ke wilayah lain di Morowali bukan lagi sekadar masalah kesehatan, melainkan tantangan pembangunan daerah yang bersifat sistemis. Bahodopi memiliki karakteristik populasi yang heterogen dan dinamis akibat aktivitas industri sehingga faktor risiko penularannya juga lebih kompleks,” ujar Nirmawati, Jumat (12/6/2026).
Ia menambahkan, munculnya kasus di luar Bahodopi mengindikasikan bahwa mobilisasi populasi berisiko tidak lagi terlokalisasi pada satu wilayah tertentu.
“Dinas Kesehatan memandang situasi ini dengan tingkat urgensi yang tinggi. Fokus kami adalah memutus mata rantai penularan melalui edukasi masif, memperluas deteksi dini pada populasi kunci, serta menjamin keberlanjutan pengobatan bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) guna menekan viral load hingga risiko penularan dapat diminimalkan,” katanya.
Pemerintah akan menjangkau kelompok sasaran secara langsung. Selain itu, pemerintah juga akan memperluas kerja sama lintas sektor.
Untuk mendukung upaya itu, Dinas Kesehatan mendorong kemitraan dengan perusahaan dan pengelola kawasan industri. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah akan menjalankan Program Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja atau P2HIV.
Program itu mencakup edukasi kesehatan secara berkala. Selain pekerja lokal, program tersebut juga menyasar pekerja bongkar muat dan tenaga kerja asing.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas Bahodopi akan memperluas layanan skrining sukarela. Melalui layanan Mobile Voluntary Counseling and Testing atau VCT, petugas dapat menjangkau pekerja yang memiliki keterbatasan waktu akibat sistem kerja bergilir.
Dengan cara itu, pemerintah berharap lebih banyak masyarakat melakukan pemeriksaan secara dini. Karena itu, tenaga kesehatan dapat menemukan kasus lebih cepat dan segera memberikan pendampingan.
Selain memperluas skrining, Dinas Kesehatan juga meningkatkan kapasitas layanan kesehatan daerah. Upaya tersebut menyasar puskesmas di wilayah penyangga dan daerah yang mulai menemukan kasus.
Melalui langkah itu, pemerintah ingin mendekatkan layanan kepada masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga ingin mencegah terjadinya putus pengobatan.
Puskesmas akan memberikan layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan atau PDP. Tidak hanya itu, fasilitas kesehatan juga akan mendukung terapi antiretroviral atau ARV secara berkelanjutan.
Kemudian, Dinas Kesehatan akan memperkuat skrining HIV pada kelompok rentan. Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, pasien tuberkulosis atau TB, serta pasien infeksi menular seksual atau IMS.
Melalui pemeriksaan yang lebih luas, pemerintah berharap dapat menekan pertumbuhan kasus HIV di Morowali. Selain itu, pemerintah juga ingin meningkatkan kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV.
Dinas Kesehatan tidak hanya mengandalkan sektor kesehatan. Sebaliknya, instansi tersebut mendorong kolaborasi yang lebih luas.
Karena itu, Dinas Kesehatan memperkuat fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Morowali. Selanjutnya, lembaga tersebut akan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah.
Keterlibatan tersebut mencakup Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.
Pada tingkat masyarakat, pemerintah juga akan memberdayakan kader Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP. Para kader nantinya akan memberikan edukasi kesehatan reproduksi sekaligus membantu mengurangi stigma terhadap ODHIV.
Menurut Nirmawati, keberhasilan pengendalian HIV tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Pencegahan HIV memerlukan kolaborasi semua pihak. Edukasi yang benar, pemeriksaan dini, kepatuhan pengobatan, dan penghapusan stigma merupakan kunci untuk menekan penyebaran HIV di Morowali,” ujarnya.
Melalui strategi tersebut, pemerintah berharap tren kasus HIV di Morowali dapat ditekan. Selain itu, pemerintah ingin memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Dengan langkah yang terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan, pemerintah optimistis mampu mengendalikan penyebaran HIV di Kabupaten Morowali.***