Realisasi Investasi Tambang Sulteng Capai Rp 29,82 Triliun Namun DBH Hanya 200 Miliar Per Tahun

Morowali, MediaSulteng.com – Total nilai realisasi investasi pertambangan di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tahun 2023 mencapai Rp 29,82 triliun. Namun, kontribusinya bagi daerah penghasil dinilai masih minim, terlihat dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang hanya berkisar Rp 200 miliar per tahun.

Data tersebut mengemuka dalam Workshop Pengembangan Model Nilai Tambah Ekonomi Pertambangan yang dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Fahrudin, S.Sos., M.Si., di Hotel Santika, Rabu (19/11/2025).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., yang dibacakan Asisten Fahrudin, disampaikan bahwa forum ini diharapkan mampu merumuskan model pengelolaan tambang yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah penghasil, mendorong kemandirian masyarakat, dan memastikan kelestarian lingkungan.

“Kita ingin tambang bukan hanya menjadi obyek galian, akan tetapi menjadi motor pembangunan dan penggerak ekonomi yang inklusif,” ujar Fahrudin.

Ia menegaskan bahwa penerapan good mining practice menjadi salah satu kunci dalam merumuskan model tersebut agar sektor pertambangan memberikan dampak nyata terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah penghasil seperti Sulteng.

“Semoga dihasilkan model ekonomi yang mensejahterakan. Pentingnya peningkatan kontribusi sektor pertambangan melalui pajak daerah, CSR, serta kewajiban Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM),” tekannya.

Direktur Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU), Gifvents, S.H., selaku penyelenggara workshop, menjelaskan bahwa kegiatan ini berfokus pada penyusunan model benefit sharing (pembagian manfaat) untuk sektor pertambangan nikel di Sulteng, terutama di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang merupakan dua daerah produsen nikel terbesar dunia.

Model tersebut nantinya akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebelum melalui tahap uji coba di daerah penghasil. Hasil uji coba kemudian akan dievaluasi kembali untuk memastikan model yang diterapkan tepat guna dan efektif.

“Program ini untuk mendukung pemerintah daerah agar pertambangan berkontribusi bagi pembangunan daerah,” jelas Gifvents.

Workshop juga menghadirkan Akademisi Universitas Tadulako, Prof. Moh. Ahlis Djirimu, Ph.D., sebagai narasumber. Peserta kegiatan meliputi perangkat daerah, akademisi, pihak swasta, media, lembaga nonpemerintahan, serta mitra terkait.