Makassar, MediaSulteng.com – Mahasiswa Muhammadiyah Makassar demo menyuarakan sejumlah tuntutan. Mereka menyebut pemerintahan Jokowi gagal total, menuntut mundur dari jabatannya.
“Kondisi bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Banyak produk kebijakan DPR dan pemerintah dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat,” ungkap Ketua BEM Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar, Darmawan dalam orasinya di depan kampusnya Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Pada selebaran pernyataan sikap mahasiswa demo di Makassar, mereka menganggap selama kepemimpinan Jokowi terjadi proses deregulasi peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan semangat dan cita-cita negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Penegakan hukum masih tebang pilih dan diskriminatif, masifnya praktik KKN oknum birokrat di lingkup pemerintahan, supremasi masyarakat sipil dilemahkan.
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu dan menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Batalkan RUU PPN dan hentikan komersialisasi pendidikan dan juga Covid-19,” tuntutan mahasiswa.
Pemerintah juga tidak becus tangani pandemi covid-19 di Indonesia. Mahasiswa menilai pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan dan memutuskan pengunduran kuliah tatap muka.
Menurut mereka, selama kondisi pandemi ini terus dikomersilkan, maka pendidikan karakter untuk generasi masa datang terus mengalami kemunduran.
“Pendidikan yang masih tetap dilakukan dengan daring kami anggap tidak efektif dan tidak ideal,” pendapat mahasiswa.
Aksi mahasiswa Aliansi Unismuh Satu itu berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.
Menanggapi pernyataan sikap mahasiswa, Juru Bicara Preiden Fadjroel Rachman mengatakan kritik mahasiswa merupakan hal yang biasa.
“Pak Jokowi sudah menjawab untuk BEM UI. Kritik itu biasa dalam demokrasi. Jantungnya demokrasi. Patuhi saja peraturan perundangan yang ada dalam melakukan kritik,” tutupnya.
