Palu, MediaSulteng.com – Dugaan pemufakatan jahat dalam pemenangan proses tender pasar Bahodopi mulai memasuki babak baru, satu persatu praktek culas dalam memenangkan tender proyek pasar Bahodopi mulai terkuak.
Satu orang pemilik ijazah Sarjana Teknik (S1) Universitas Muslim Indonesia, tahun 2021, yang bernomor 222012022002xxx, dan sekaligus pemilik Sertifikat Kompetensi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7 No. F.1993 101464 2023 xxx oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, mulai angkat bicara.
Pemilik ijazah melalui Surat Pernyataan Keberatan tanggal 5 Agustus 2025 yang diterima Tim investigasi , menyatakan dirinya tidak pernah memberikan izin atau mendelegasikan dokumen ijazah dan sertifikat kompetensi kepada pihak mana pun, termasuk sebagai Tenaga Ahli/Terampil dari Penyedia PT Anita Mitra Setia.
Melalui surat pernyataan keberatannya, Riska Darmayanti menegaskan dokumen telah digunakan tanpa sepengetahuannya dalam proses tender, yakni pada paket lelang yang dimenangkan oleh PT Anita Mitra Setia.
Diketahui, PT Anita Mitra Setia dinyatakan sebagai pemenang oleh Pokja dengan harga penawaran mencapai Rp.29.028.727.774,38 dari pagu senilai Rp.29.999.999.625 dalam proses tender pembangunan Pasar Bahodopi tahun 2025.
Proyek dengan jangka waktu pengerjaan direncanakan 180 hari kerja ini, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2025.
Paket dengan kode tender 10031262000 dilaksanakan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Morowali, dengan metode tender harga terendah dan sistem gugur.
Hal ini mengindikasikan bahwa ada yang tidak beres dalam proses tender di Bidang pengadaan barang dan Jasa Pemkab Morowali, dugaan keterlibatan ULP, Pokja hingga PPK dalam konspirasi berbau Kolusi dan Nepotisme ini semakin menguat.
Dinas perindustrian dan Koperasi pemkab Morowali melalui Kepala Bidang Perdagangan yang juga Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) Proyek pasar Bahodopi, Andi S.Hadi kepada tim investigasi media ini enggan memberikan data terkait tenaga manajerial pemenang tender, dengan dalih data rahasia serta berbagai alasan tampak jelas ada yang coba ditutupi.
” Dokumen data diri personil manajerial itu privacy, Ndak bisa sembarang dilihat orang ” kata PPK , Andi S.Hadi kepada tim investigasi media ini dikantornya,
Selembar surat resmi dari Dinas Perindustrian dan Koperasi yang diberikan Andi S.Hadi dan ditanda tangani oleh Andi Kaharuddin selaku kepala dinas menjadi petunjuk dugaan praktek culas tender pasar Bahodopi.
Dalam lampiran surat dinas yang ditujukan kepada media ini dituliskan bahwa tenaga Manager Tehnik atas nama Riska Darmayanti tamat Sarjana Tehnik pada tahun 2019 dengan kualifikasi SKK jenjang 7 ,masa kerja 5 tahun sesuai dengan Lembar Dokumen Pengadaan ( LDP) pada dokumen tender.
Faktanya , Riska Darmayanti lulus sarjana tehnik pada Agustus tahun 2021 pada Universitas Muslim Indonesia di Makassar.
Ryska Darmayanti sudah membuat Surat Pernyataan Keberatan Terhadap penggunaan Ijasah dan SKK miliknya pada tender proyek pasar Bahodopi yang dimenangkan PT Anita Mitra Setia
Hal ini mengindikasikan Ijazah Sarjana Teknik tahun 2021 ini dimasukkan sebagai bagian dokumen lelang, sejatinya tetap tidak memenuhi syarat. Yakni, jabatan manajer teknik mensyaratkan pengalaman kerja minimal 5 tahun.
Dalam data Penyedia PT Anita Mitra Setia, pemilik ijazah dimanipulasi lulus tahun 2019, padahal nyatanya lulus dan meraih sarjana teknis pada tahun 2021.
Fakta ini mulai mengungkap dugaan Pokja dan ULP serta PPK meloloskan perusahaan sebagai pemenang, tanpa melakukan pendalaman, khususnya pada tahapan dukungan peralatan dan ketersediaan tenaga ahli yang menjadi syarat dokumen lelang.
Diketahui, usai penentuan pemenang pada tender ke 2, sejumlah peserta mengajukan sanggah banding ke LPSE. Terdapat 3 perusahaan yang melakukan sanggahan.
Namun, terhadap upaya sanggahan yang dilakukan oleh perusahaan peserta lelang, terkesan diabaikan oleh Pokja. Dokumen pemenang tender diyakini direkayasa, dan muncul dugaan beberapa nama terhubung dengan konspirasi pengaturan tender, yang memberi keuntungan tidak wajar bagi pihak tertentu.
Tak pelak, nama Bupati Morowali, Ikhsan Abdul Rauf, disebut-sebut ikut terseret dalam pusaran dugaan konspirasi tersebut.
Selentingan isu tersebar, proyek Pasar Bahodopi telah diarahkan dan diatur siapa pemenangnya, bahkan dugaan pemberian fee kepada sejumlah pihak terkait menyeruak.
“Ada inisial MIR dan AS yang diduga menjadi peluncur untuk melakukan negosiasi kepada kontraktor dan pihak ULP, mereka diduga mengatur pemenang tender dan memungut setoran atau fee,“ ungkap sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, sebagaimana diberitakan sebelumnya.
Konon kabar, selain MIR dan AS, ada inisial O yang kerap melakukan transaksi tunai dalam memuluskan proses pemenang tender.
Mereka yang disebut itu, dikenal luas di lingkup Organisasi Perangkat Daerah dan birokrasi Pemerintah Daerah Morowali, dan merupakan orang kepercayaan Bupati Morowali, Ikhsan Abdul Rauf.
Bupati Morowali, Ikhsan Abdul Rauf melalui nomor 0822-5940-0xxx untuk mendapatkan tanggapan resmi, bungkamnya orang nomor satu di Morowali ini mengundang sejumlah spekulasi liar seputar rumor intervensi pengaturan pemenang proyek pasar Bahodopi.
Ditemui dipalu, praktisi hukum Ruslan Husein mengatakan bahwa potensi pidana dan korupsi sangat mungkin terjadi dengan penggunaan dokumen akademik, ijazah dan sertifikat kompetensi yang digunakan tanpa izin dalam proses tender barang dan jasa sangatlah melanggar sejumlah ketentuan pidana dan perdata.
‘’Modus seperti ini, berpotensi masuk ranah pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan identitas, sekaligus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,” jelas Ruslan Husein .( Jumat (15/08/2025)
Lanjut Ketua Jati Centre ini, penggunaan dokumen milik orang lain tanpa persetujuan, apalagi dalam proses pengadaan negara, bisa memenuhi unsur Pasal 263 KUHP (pemalsuan), Pasal 314 KUHP (memalsukan identitas).
Serta melanggar Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jika terbukti digunakan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara.
Ruslan menambahkan, langkah hukum yang dapat diambil oleh pemilik dokumen antara lain, pelaporan pidana ke aparat penegak hukum (polisi/Kejaksaan/KPK) dan pemberian keterangan sebagai korban atau saksi.
Di tingkat perdata, pemilik dokumen juga bisa menuntut ganti rugi atas kerugian moral atau materil atas penggunaan dokumen miliknya tanpa izin.
Kombinasi investigasi media yang membuka tabir dugaan kecurangan tender dan keputusan pemilik dokumen yang membantah penggunaan ilegal ini semakin memperkuat sorotan publik terhadap kasus ini.
Publik, aktivis antikorupsi, dan tokoh masyarakat kini mendesak keterbukaan penuh dari pemerintah daerah menjelaskan proses lelang tersebut.
Penegakan hukum tegas, termasuk audit dokumen oleh BPK atau aparat pengawas pengadaan.
Perlindungan hukum bagi pemilik dokumen, sekaligus transparansi atas siapa saja yang diduga telah menggunakan dokumen tanpa izin.
Termasuk meninjau ulang keabsahan PT Anita Mitra Setia sebagai pemenang lelang proyek Pasar Bahodopi.***
Sumber : Tim LMR/ Serikat Pewarta Progresif
Editor : Heru
