Jakarta, MediaSulteng.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Firman Sampurna sampaikan kekuatiran BPK kepada Presiden atas kemampuan pemerintah membayar jumlah utang yang membengkak.
Kekawatiran BPK tersebut berdasarkan penambahan jumlah utang pemerintah lebih dari 6000 triliun melebihi laju pertumbuhan PDB dan melihat tren penerimaan negara yang turun.
Hutang merupakan salah satu sorotan BPK dari seluruh hasil review pelaksanaan kesinambungan fiskal dalam laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2020
Pemerintah dinilai belum mempertimbangkan kewajiban pemerintah yang timbul dalam jangka panjang. Badan Pemeriksa Keuangan juga menyampaikan kekuatiran atas kemampuan pemerintah bayar utang kepada DPR, BPK tekankan jumlah utang pemerintah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan Internasional Dept Relief.
Menurut Firman Sampurna dari hasil reviu itu ada 5 point yang menjadi rekomendasi sebagai berikut :
Pertama : Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar hutang dan bunga utang
Kedua : Utang Pemerintah Belum memperhitungkan unsur kewajiban yang timbul.
Ketiga : Pandemi COVID-19 meningkat Defisit utang dan SILPA yang terdampak pada peningkatan risiko Pengelolahan Fiskal.
Keempat : indicator Kerentanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Dept Relief.
Kelima : Indikator Kesinambungan fiscal tahun 2020 sebesar 4.27 % melampaui batas yang direkomendasikan
Menanggapi laporan LKPP 2020 dari BPK, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian lembaga segera Menindaklanjuti semua rekomendasi BPK termasuk soal pembiayaan APBN presiden menekankan pemerintah menjamin defisit anggaran dibiayai dari sumber sumber pembiayaan yang aman.
Adapun BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk LKPP tahun 2020
“Pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber sumber pembiayaan yang aman dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan counter cyclical” Ungkap Presiden diistana Negara.
Utang Pemerintah tembus lebih dari 6000 triliun BPK Kawatir, sejauh apa kemampuan bayar utang pemerintah
Dalam dialog malam yang disiarkan live di kompas tv bersama staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus. dimana Utang RI naik dibandingkan tahun lalu. Ada lebih dari 1000 Triliun Kenaikan.
Kemudian BPK menyatakan kuatir kalau sampai nanti pemerintah gagal bayar bagaimana pemerintah memastikan bahwa pemerintah punya uang untuk bayar utang ke depan
Menurut Staf Mentri Keuangan bahwa mereka menghormati dan mengapresiasi Upaya BPK dalam melakukan Audit.
“Kami menghormati pendapat dari PPK dan mengapresiasi upaya keras BPK dalam melakukan audit. termasuk memberikan rekomendasi dan kami sejalan dengan BPK” Ungkap Yustinus.
Menurut Yustinus bahwa pemerintah sudah menjaga supaya kebijakan fiskal tentang pembiayaan juga dapat terus dijaga aman Kredibel. Pemerintah juga memastikan sebenarnya kenaikan rasio hutang itu terjadi kenaikan signifikan pada masa pandemi ini. Sebelum nya rasio hutang di kisaran 25 sampai 30%.
Pemerintah sudah punya skenario konsultasi fiskal bahwa kita punya kemewahan untuk memperlebar debit hanya sampai 2022. Sekaligus pembiayaan melalui pendapatan negara sudah bisa ditingkatkan seiring pemulihan ekonomi yang terus kita jaga termasuk sekarang Kita juga melakukan efisiensi efektivitas belanja demi memastikan bahwa penggunaan APBN juga semakin baik .
Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi perpajakan hingga penerimaan pajak kita, kalau sekarang pemerintah fokus memberikan stimulus dan insentif. Yustinus juga juga mengatakan bahwa pemerintah berupaya target tercapai dan nanti setelah ekonomi kita pulih semakin tinggi semakin optimal. kita juga mengetahui komposisi dari utang kita kan sebagian besar SBN Dengan Tenor 10 tahun jadi Kita juga bisa menjaga ritme atau pola pembiayaan dan pembayaran yang lebih aman
Pemerintah Juga memastikan dengan manajemen yang lebih baik maka pada tahun ini dan tahun sebelumnya kita berbagi beban dengan bank indonesia untuk meringankan pembayaran bunga
Jadi dengan SBN yang kita kelola dengan lebih baik dengan suku bunga atau yield yang semakin kompetitif maka sudah sampai di level 5,85% Kita percaya fiskal kita masih aman masih sehat dan dengan jumlah seluruh pihak termasuk pengawasan dari BPK, DPR kita harus jaga supaya ini kita pertahankan dan kita tingkatkan
Reformasi perpajakan yang seperti apa yang paling tepat Pemerintah lakukan ?
Memang IMF memberikan standar aman bagi rasio hutang tetapi itu sebelum pandemic, tentu pada masa mandemi tentu ada pengecualian. Yustinus Juga mengatakan pemerintah juga men jaga Jangan sampai kita melewati batas dan diperbolehkan undang-undang yaitu 60% maka sekarang itu kita melakukan reformasi perpajakan dan melakukan beberapa program
Sekarang Pemerintah memperkuat atau mengembangkan korteks sistem, supaya sistem administrasi tetap semakin kuat sehingga bisa mengintegrasikan big data, pelayanan, pengawasan dan juga penegakan hukum.
Pemanfaatan data informasi juga terus dilakukan dirjen pajak termasuk Dirjen bea dan cukai sehingga dipastikan prevailing mapping itu akan berjalan lebih baik untuk mengejar potensi pajak yang memang harus menjadi hak negara
lalu beberapa advantifikasi juga ditingkatkan terutama sektor-sektor yang mendapatkan keuntungan selama pandemic ini, sektor kesehatan, telekomunikasi digital, termasuk pemerintah juga sekarang fokus untuk mengejar potensi pajak dari ekonomi digital.
Sumber : Kompas
